Memahami Proses Keberatan Pajak di Indonesia

Mandra Komara, Direktur Divisi Sengketa Pajak & Litigasi di TaxPrime, menyambut pemirsa dan mengungkapkan harapan untuk kesehatan mereka serta antusiasme terkait penyampaian pengetahuan pajak di Indonesia, menekankan kegunaannya bagi wajib pajak.

Sebuah keberatan didefinisikan sebagai upaya oleh wajib pajak yang merasa tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap berbagai surat ketetapan pajak, termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan pemungutan pajak pihak ketiga, berdasarkan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagian besar wajib pajak mengajukan keberatan karena mereka menganggap surat ketetapan pajak (SKP) tidak adil, yang sering kali merupakan hasil dari audit pajak. Keberatan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pajak tempat wajib pajak terdaftar, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, yang telah diubah dengan Nomor 202/PMK.03/2015.

Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak harus memenuhi syarat tertentu: keberatan harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, menyatakan jumlah pajak yang terutang atau yang dipotong, diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, mengonfirmasi bahwa wajib pajak telah membayar jumlah pajak yang disepakati dari hasil audit, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan surat kuasa, dan diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau penagihan pajak pihak ketiga, kecuali ada keadaan yang meringankan.

Jangka waktu untuk mengajukan keberatan adalah tiga bulan. Jika diajukan terlambat, keberatan tersebut mungkin tidak memenuhi syarat formal kecuali dibenarkan oleh keadaan di luar kendali wajib pajak, seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, penerbitan surat koreksi, atau pertimbangan lain oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan mereka kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pajak terdaftar mereka, menggunakan metode seperti layanan pos, pengajuan langsung, layanan kurir, atau e-filing. Setelah pengajuan, wajib pajak akan menerima Surat Penerimaan atau Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti pengajuan mereka, yang kemudian akan diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan apakah dapat diproses lebih lanjut.

Jika surat keberatan wajib pajak memenuhi syarat, surat tersebut akan diproses hingga surat keberatan dikeluarkan. Namun, jika surat tersebut tidak memenuhi syarat atau mengandung kesalahan, Direktur Jenderal Pajak tidak akan langsung menolaknya. Sebaliknya, wajib pajak akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PMK 9/2013, yang harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman atau tanggal pemotongan atau pengumpulan pajak oleh pihak ketiga.

Jika wajib pajak gagal melakukan perbaikan yang diperlukan dalam jangka waktu tiga bulan, pengajuan keberatan tidak akan dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DGT), dan tidak akan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Hal ini akan disampaikan kepada wajib pajak melalui pemberitahuan tertulis, mencegah sengketa berpindah ke proses banding.

Wajib pajak dapat menarik keberatan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam kondisi tertentu. Penarikan hanya dapat dilakukan sebelum wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan Hadir (SPUH). Wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis untuk pencabutan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mereka terdaftar, dengan salinan yang dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP. Permohonan harus dalam Bahasa, mencakup alasan, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Permohonan pencabutan harus mengikuti format yang diuraikan dalam Lampiran III PMK 9/2013, dan jangka waktu penyelesaian untuk permohonan ini paling lambat lima hari kerja sejak diterima. Direktur Jenderal Pajak diwajibkan untuk memberikan tanggapan dengan surat persetujuan atau penolakan, yang diformat sesuai dengan Lampiran IV PMK 9/2013.

Pencabutan keberatan memiliki konsekuensi hukum. Wajib pajak tidak dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang salah. Secara khusus, untuk keberatan yang terkait dengan periode pajak dari tahun 2008 dan seterusnya, pajak yang belum dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) yang tidak disetujui dalam pembahasan pemeriksaan akhir akan jatuh tempo sejak tanggal penerbitan SKP. Jangka waktu pembayaran untuk pajak ini adalah satu bulan sejak tanggal penerbitan, dan kegagalan untuk membayar dapat mengakibatkan sanksi administrasi pajak, termasuk bunga.

Memahami syarat dan ketentuan untuk mengajukan keberatan sangat penting, begitu juga dengan mengetahui alur penyelesaian sengketa pajak di tingkat keberatan, yang diatur oleh PMK Nomor 9/PMK.03/2013. Wajib pajak harus menyadari wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam proses ini, yang mencakup kemampuan untuk meminjam buku atau catatan, meminta informasi dari wajib pajak, mencari bukti dari pihak ketiga, meninjau lokasi wajib pajak, melakukan diskusi dan klarifikasi, serta melakukan pemeriksaan untuk data yang objektif.

Menurut Pasal 14 PMK 9 Tahun 2013, beberapa poin penting mengenai dokumen atau data yang dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian keberatan dijelaskan. Ini termasuk buku, catatan, data, informasi, atau informasi lain yang diminta selama audit.

Direktur Jenderal Pajak tidak dapat mempertimbangkan informasi yang tidak diberikan oleh wajib pajak selama penyelesaian keberatan kecuali informasi tersebut berada di tangan pihak ketiga dan tidak diperoleh oleh wajib pajak pada saat audit. Jika wajib pajak memberikan buku, catatan, atau informasi lain yang tidak diminta selama audit tetapi diperlukan oleh Direktur Jenderal, informasi tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan.

Wajib pajak harus menanggapi permintaan informasi atau dokumen dari Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 15 hari kerja setelah menerima permintaan tersebut. Jika wajib pajak gagal memberikan informasi yang diminta, permintaan kedua akan dikeluarkan, dan wajib pajak harus mematuhi dalam waktu 10 hari kerja setelah permintaan kedua ini. Otoritas pajak akan melanjutkan proses keberatan berdasarkan data yang ada meskipun wajib pajak tidak memenuhi permintaan ini.

Sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan, otoritas pajak akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hadir (SPUH) kepada wajib pajak, mengundang mereka untuk memberikan informasi atau penjelasan tambahan mengenai keberatan mereka. SPUH akan mencakup rincian hasil penelitian keberatan dan formulir tanggapan bagi wajib pajak untuk mengajukan penjelasan tertulis tambahan dalam waktu 10 hari kerja setelah SPUH dikirim.

Penyelesaian keberatan memakan waktu hingga 12 bulan sejak tanggal Direktorat Jenderal Pajak menerima Surat Keberatan hingga diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, yang berdasarkan pada Laporan Penelitian Keberatan. Direktur Jenderal Pajak harus memutuskan keberatan dalam jangka waktu ini, dengan kemungkinan hasil termasuk penerimaan sebagian, penerimaan penuh, penolakan, atau peningkatan jumlah pajak yang terutang.

Diskusi dimulai dengan implikasi dari permohonan keberatan yang diterima sebagian atau ditolak, menyoroti bahwa wajib pajak menghadapi sanksi administratif berupa denda. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), denda untuk permohonan keberatan yang ditolak ditetapkan sebesar 50%. Namun, jumlah ini dikurangi menjadi 30% ketika UU HPP mulai berlaku. Sanksi ini dihitung berdasarkan jumlah pajak yang ditentukan oleh keputusan keberatan, dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa jika keberatan wajib pajak ditolak atau diterima sebagian, mereka dikenakan denda sebesar 30% dari total pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi pajak yang dibayar sebelum keberatan.

Diketahui bahwa sanksi administratif dalam bentuk denda tidak dikenakan jika wajib pajak bermaksud mengajukan banding terhadap keputusan keberatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (10) Undang-Undang KUP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak mengajukan banding, denda 30% yang disebutkan sebelumnya tidak akan diterapkan. Selanjutnya, jika keberatan wajib pajak ditolak atau diterima sebagian, dan mereka tidak mengajukan banding, mereka harus membayar jumlah pajak yang disesuaikan berdasarkan keputusan keberatan dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Diskusi beralih ke Pasal 36 Undang-Undang KUP, yang menjadi dasar hukum untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif dan untuk membatalkan surat ketetapan pajak atau faktur. Menurut Pasal 36 ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif, termasuk denda bunga dan kenaikan, terutama ketika sanksi tersebut timbul akibat kelalaian wajib pajak atau bukan karena kesalahan mereka. DJP juga dapat membatalkan surat ketetapan pajak yang salah dan surat penagihan pajak, serta hasil audit pajak yang dilakukan tanpa pemberitahuan yang tepat atau diskusi akhir dengan wajib pajak.

Prosedur untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif dan untuk membatalkan surat ketetapan pajak diatur dalam PMK No. 8/PMK.03/2013. Ditekankan bahwa dalam praktiknya, wajib pajak sering menghadapi sanksi administratif yang tidak tepat akibat ketidakakuratan oleh petugas pajak, yang dapat membebani secara tidak adil mereka yang tidak bersalah atau kurang memahami peraturan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi sanksi ini atas permohonan wajib pajak, dengan syarat sanksi tersebut dikenakan akibat kelalaian atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak, wajib pajak harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Jika syarat ini terpenuhi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dapat meminta pengurangan atau penghapusan jika mereka belum mengajukan keberatan, jika mereka mengajukan keberatan yang kemudian dicabut dan disetujui oleh Direktur Jenderal, atau jika tidak ada permohonan yang salah untuk pengurangan atau pembatalan SKP yang telah diajukan.

Diskusi dimulai dengan kondisi di mana seorang wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan pemeriksaan atau verifikasi surat pemberitahuan pajak. Ini menyoroti skenario di mana permohonan diajukan tetapi dicabut atau tidak diajukan sama sekali, menekankan bahwa jika surat pemberitahuan pajak ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DGT), hal itu dapat mengakibatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam faktur pajak (STP).

Pembicara menjelaskan proses untuk meminta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang salah (SKP). Semua ketetapan pajak, kecuali yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP, dapat digugat. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan jika mereka percaya bahwa surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh auditor pajak adalah salah, dan mereka dapat meminta pengurangan jika mereka berpikir bahwa surat tersebut seharusnya tidak dikeluarkan. Ketentuan khusus mengenai pengurangan atau pembatalan SKP yang salah dijelaskan, termasuk skenario di mana tidak ada keberatan yang diajukan atau di mana keberatan tidak dipertimbangkan.

Persyaratan untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam STP dibahas. Pembicara menjelaskan bahwa STP harus salah, baik terkait dengan penerbitan SKP atau tidak. Syarat untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP mencakup bahwa tidak ada keberatan yang diajukan atau bahwa keberatan dicabut oleh wajib pajak, dan bahwa tidak ada permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang salah yang diajukan.

Percakapan beralih ke pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP dari audit pajak. Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membatalkan hasil audit jika syarat tertentu terpenuhi, seperti tidak adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan atau diskusi akhir hasil audit dengan wajib pajak. Pembicara mencatat bahwa jenis SKP tertentu, seperti yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP, tidak dapat dibatalkan.

Untuk memastikan bahwa permohonan wajib pajak diproses oleh DGT, persyaratan tertentu harus dipenuhi. Ini termasuk bahwa hanya satu permohonan yang dapat diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), permohonan harus dalam bentuk tulisan dalam bahasa Indonesia, dan harus dengan jelas menyatakan jumlah sanksi administratif (STP).

Wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk jumlah pajak yang terutang (SKP) kepada KPP terdaftar, memastikan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, dengan surat kuasa khusus dilampirkan jika perlu. Jika permohonan kedua diperlukan, itu harus diajukan dalam waktu tiga bulan setelah Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan tentang permohonan pertama, kecuali ada keadaan yang meringankan. Permohonan kedua juga harus berkaitan dengan SKP/STP yang dikeluarkan berdasarkan keputusan dari permohonan pertama.

Surat permohonan dapat disampaikan dengan beberapa cara: melalui pos, di mana wajib pajak menerima Bukti Pengiriman Surat sebagai bukti; langsung ke KPP terdaftar, juga menerima Bukti Pengiriman; atau melalui cara lain seperti layanan kurir atau e-filing, yang menyediakan Bukti Pengiriman Surat atau Bukti Penerimaan Elektronik. Setelah pengajuan, Direktur Jenderal Pajak akan meninjau permohonan, dan jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diperlukan, surat pengembalian akan dikeluarkan.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan dua kali, kecuali untuk permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang dihasilkan dari audit, yang hanya dapat diajukan sekali. Jika permohonan pertama tidak memenuhi syarat, maka dianggap tidak diajukan, dan wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali. Untuk permohonan kedua, harus diajukan dalam waktu tiga bulan setelah surat keputusan pertama; jika tidak, pengajuan kembali tidak diizinkan.

Ketika Direktur Jenderal Pajak memproses permohonan pembatalan SKP, jika permohonan memenuhi ketentuan yang diperlukan, mereka dapat meminta dokumentasi tambahan, termasuk buku, catatan, dan informasi relevan lainnya. Surat keputusan mengenai pembatalan Penilaian Pajak harus diterbitkan dalam waktu enam bulan sejak tanggal permohonan; jika periode ini berlalu, permohonan secara otomatis diterima. Hasil keputusan dapat diterima sepenuhnya, diterima sebagian, atau ditolak.

Keputusan mengenai pembatalan hasil ujian atau SKP dari hasil ujian akan menerima atau menolak permohonan. Ini menyoroti pentingnya memenuhi persyaratan yang ditentukan selama proses permohonan untuk memastikan hasil yang menguntungkan.